KehidupanPolitik Kerajaan Majapahit : Sejarah Awal dan Peninggalannya. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hiundu Budha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Kakawinan Negarakertagama, kekuasaan majapahit meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan Doktorbidang sejarah dan editor pelaksana Jurnal Sejarah yang diterbitkan oleh Masyarakat Sejarawan Belajar dari Pemindahan Ibu Kota Kerajaan Jawa dan Hindia Belanda. Selasa, 3 September 2019 10:00 WIB Ia tidak mengizinkan adanya kekuatan lain yang akan dianggap sebagai tandingan dan ancaman politik serta militer bagi sebuah sistem Kamimenyampaikan pertanyaan serupa kepada Ahmet T. Kuru, guru besar ilmu politik dan Direktur Center for Islamic and Arabic Studies di San Diego State University, Amerika Serikat. Kuru merupakan penulis dua buku yang berhasil mendapatkan penghargaan. Pertama, buku berjudul Secularism and State Policies toward Religion: The United States Selengkapnyacapaian pembelajaran Sejarah SMA/MA/Progam Paket C dibawah ini : Atau monggo capaian pembelajaran Sejarah SMA/MA/Program Paket C nya unduh dilink berikut : Unduh Capaian Pembelajaran Sejarah SMA. Sumber rujukan : Capaian Pembelajaran ini diambil dari lampiran 1-4 Surat keputusan Kepala BSKAP kemdikbud No 008/H/KR/2022. Kekuasaannyasangat besar, ia membentuk angkatan laut yang menguasai perairan Asia Tenggara. Karena ia suka berperang akhirnya ia gugur sewaktu memimpin sebuah ekspedisi melawan kerajaan Chin Lin. Pada masa pemerintahan raja Fan Sun, datang di istana Funan duta-duta dari China dan Marunda. Hubungan antara China dan Funan tetap erat sepanjang TAFSIRAL-QUR`AN DENGAN PENDEKATAN INTERDISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER: SEBUAH PENGANTAR. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021. Wardani Wardani. KAJIAN AL-QUR`AN DAN TAFSIR DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM: PERSPEKTIF INTEGRASI ILMU DAN BERBAGAI WACANA PENDEKATAN Melacak Unsur Kepentingan Pemerintah dalam Tafsir.pdf. hak1pqM. Presiden Joko Widodo bersama anaknya, Gibran Rakabuming Raka saat menemui masyarakat dan pendukungnya di depan Istana Negara sesaat sebelum menuju tempat pelantikan presiden, Jakarta, Minggu 20/10. Fernando Randy/Historia. Jelang Pilkada serentak 2020, politik dinasti menjadi sorotan. Paling banyak dibahas adalah majunya putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota Solo. Sedangkan iparnya, Bobby Nasution, maju sebagai calon walikota Medan. Putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga maju dalam pemilihan walikota Tangerang Selatan, Banten. Ia akan bertarung melawan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Dalam kontes yang sama, ada Pilar Saga Ichsan sebagai bakal calon bacalon wakil walikota Tangsel. Ia adalah putra Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan keponakan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Masih ada lagi, Hanindhito Himawan Pramono, anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, maju dalam Pilkada Kediri. Irman Yasin Limpo, adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang maju sebagai balon walikota Makassar. "Ini bukan fenomena tapi juga tradisi," kata Sri Margana, sejarawan Universitas Gadjah Mada, dalam dialog sejarah "Riwayat Dinasti Politik" live di saluran Facebook dan Youtube Selasa, 28 Juli 2020. Akarnya bisa ditarik jauh ke masa lalu. Tradisi yang dimaksud Margana itu berawal dari budaya feodalisme di Nusantara yang juga menganut patrimonialisme. "Memang budaya politiknya mengarah ke sana, garis keturunan ayah diutamakan. Hampir semua kerajaan di Indonesia menerapkan tradisi ini, termasuk dari masa Hindu, Buddha, dan Islam," kata Margana. Margana menilai, ada jurang antara jalan politik demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia pada masa modern dengan kultur yang dibawa oleh orang-orang yang menjalankannya. Kultur ini tak mudah hilang begitu saja. "Teori bisa kita aplikasikan, institusinya bisa kita bentuk, tapi orang yang mengisi di lembaga-lembaga yang juga menjalankan kekuasaan itu, kulturnya masih feodal," kata Margana. Di Jawa Relatif Lebih Kuat Politik dinasti relatif lebih banyak ditemukan di Jawa dibanding di tempat lain. Margana berpendapat, ini ada hubungannya dengan langgengnya tradisi kerajaan di Jawa. Sudah sejak abad ke-7 orang Jawa terbiasa dengannya. Sumber-sumber dari masa Jawa kuno jelas menyebutkan konsep kekuasaan. Terlihat dari gelar penguasa atau raja. Konsep dewa raja pada zaman Hindu dan Buddha berarti raja memiliki sifat kedewaan. "Maknanya, apapun titah dia harus jadi undang-udang. Jadi absolut, pantang diubah, harus dipatuhi karena dia bukan hanya raja, dia juga dewa yang mengatur rakyatnya," ujar Margana. Baca juga Hak dan Kewajiban Raja sebagai Titisan Dewa Dalam politik dinasti garis keturunan menjadi penting bagi seseorang yang ingin menjadi penguasa. Saking pentingnya dalam beberapa kasus raja-raja sampai harus merunut dan menyatakannya di hadapan publik. Seperti disebutkan dalam Prasasti Mantyasih 907. Raja Dyah Balitung menarik urutan raja-raja pendahulunya hingga Sanjaya, raja pertama Mataram Kuno dari Dinasti Sanjaya. Menurut Dwi Cahono, arkeolog dan sejarawan Universitas Negeri Malang, Balitung perlu melakukannya karena ada kemungkinan Balitung naik takhta bukan sebagai putra raja terdahulu. Statusnya adalah menantu yang kawin dengan putri mahkota. Balitung pun memberikan anugerah kepada orang-orang yang berjasa dalam pernikahannya. "Hal ini penting untuk mengingatkan khalayak bahwa dia menantu tetapi tetap memiliki trah panjang raja-raja terdahulu," kata Dwi. Baca juga Silsilah Penguasa untuk Berkuasa Raja Airlangga juga begitu. Dalam Prasasti Pucangan 1041, dia membeberkan silsilahnya hingga Mpu Sindok, raja Medang Kamulan. Dia naik takhta di Medang melalui pernikahan dengan putri Dharmawangsa Tguh, raja terakhir Medang Kamulan. "Sebenarnya ibunya Airlangga, red. punya hak atas takhta di Jawa, tapi dia tidak naik takhta dan malah menikah dengan Udayana di Bali," kata Dwi. Pada masa perkembangan Islam, yakni era Mataram, dikenal konsep Khalifatullah. Artinya raja adalah wakil Tuhan di bumi. Raja-rajanya menggunakan gelar, misalnya Sayidin Panatagama Khalifatullah. "Konsepnya mirip. Sebagaimana dijelaskan dalam buku karya Soemarsaid Moertono dengan melihat kasus Kerajaan Mataram jelas bahwa raja-raja Mataram juga melanjutkan konsep dewa raja," kata Margana. Buku dimaksud berjudul Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX. Silsilah juga penting. Garis keturunan sang penguasa dibuat dari dua sisi yang disebut trah mangiwo dan manengen. Trah manengen merunut silsilah penguasa hingga era kenabian. Di Jawa, sering kali dalam suatu silsilah ditemukan nama nabi yang tidak begitu dikenal, misalnya Nabi Sis. Sementara trah mangiwo, silsilahnya diurutkan sampai tokoh-tokoh pewayangan hingga Parikesit, yaitu keturunan Pandawa terakhir. "Artinya tak ada perubahan berarti dalam konsep kekuasaan. Dari kebudayaan Hindu dan Buddha ke Islam budaya politiknya tetap sama," kata Margana. Menurut Margana, orang Jawa mengenal trahing kusuma, rembesing madu, wijiling naratapa, tedaking andana warih. Seseorang untuk menjadi raja harus berdarah bangsawan, yaitu orang-orang yang darahnya merembes dari sultan yang bangsawan, pendeta atau ulama. "Jadi hanya orang-orang itu yang dianggap bisa menjadi pemimpin," kata Margana. Kalau ada yang tidak sesuai kriteria itu tapi naik takhta, maka orang itu mendapat pulung. "Walau orang kecil tapi mendapat wahyu dari Tuhan maka dia legitimate. Ini cara orang Jawa mengkompromikan sesuatu yang tidak biasa," kata Margana. Kultur ini kemudian dipelihara oleh masyarakat sekarang dalam melihat seorang pemimpin. Kalau bukan seseorang yang dekat dengan bangsawan atau elite, paling tidak ia harus dari kalangan intelektual atau ulama. "Biasanya seseorang yang mempromosikan kandidat, walaupun program ada, visi misi juga punya, tidak kalah penting dikaitkan dengan itu," ujar Margana. "Itu alam bawah sadar." Kembali ke Etika Dengan adanya jurang antara politik demokrasi yang dipilih bangsa Indonesia dengan kultur yang dibawa oleh orang-orang yang menjalankannya, maka politik dinasti sangat mungkin terus terjadi. Apalagi itu bukan praktik ilegal. "Dalam undang-undang tak ada larangan. Masing-masing, setiap orang punya hak sama. Jadi sangat mungkin," kata Margana. Kendati tak persis seperti dipraktikkan pada masa lalu. Namun, dalam kasus Gibran dan Bobby misalnya, ada interpretasi bahwa efek dari sosok Joko Widodo masih berpengaruh. "Jadi, kemungkinan dinasti politik ini akan terjadi tapi dalam tanda kutip. Tidak bisa juga serta merta disebut sebagai dinasti," ujar Margana. Apa yang diharapkan kini adalah kesadaran untuk kembali ke etika berpolitik. "Oke, semua orang berhak dipilih dan mencalonkan diri. Mungkin yang diharapkan ada kesadaran kultural atau etika. Misalnya, saya Gibran, red. akan maju setelah Jokowi tidak lagi menjabat," kata Margana. Namun, mengubah kultur politik bukan perkara mudah. Itulah mengapa Sukarno bicara revolusi belum selesai. "Salah satu yang paling penting adalah merevolusi kultur yang masih kolonial dan feodal," kata Margana. "Harus cocok kan, institusinya demokrasi modern, tapi orang yang menjalankan, kulturnya masih feodal." Menurut Margana, salah satu caranya adalah memasukkan pembahasan soal budaya politik Indonesia ke dalam sistem pendidikan. Pendidikan politik seharusnya mengikuti kultur politik yang ada. "Orang yang menguasai kultur politik di Indonesia berarti akan bisa memenangkan pertarungan ini," kata Margana. Penyelenggara Pemilu juga mesti memiliki pemahaman terhadap kultur politik. Termasuk bagaimana sistem pemilihan calon pemimpin bisa memunculkan banyak tokoh alternatif yang bisa dipilih rakyat. "Sejauh mana mereka melihat ini sebagai fenomena yang tidak biasa dalam sebuah demokrasi. Kalau itu dianggap hal biasa matilah demokrasi kita," kata Margana. Pemimpin redaksi Bonnie Triyana yang memandu dialog sejarah, mengatakan adalah mimpi bersama demokrasi Indonesia tidak hanya prosedural, tetapi juga esensial. Semua pihak bisa bertarung dalam kontestasi pemilihan pemimpin di manapun wilayah administrasinya. "Tanpa harus mengandalkan trah, tanpa harus menjual atau berdayakan suatu hal yang justru datang dari masa lalu sehingga membawa kita ke dalam kemunduran praktik demokrasi," kata Bonnie. Aloha, Quipperian! Kali ini ketemu lagi di Quipper Blog dalam pembahasan konsep berpikir sejarah, nih. Ayo, siapa yang selama ini kurang suka sama pelajaran Sejarah karena isinya penuh sama hafalan nama, tanggal, atau peristiwa? Nah, kalau kamu mau bikin pelajaran Sejarah disenangi, sekarang saatnya ubah mindset kamu, Quipperian. Pelajaran Sejarah ini enggak cuma sebatas informasi tentang masa lalu, tapi juga bagaimana kita menginterpretasikan hal-hal bersejarah tersebut. Sebab, yang namanya sejarah biasanya enggak cuma sekadar teks yang terlihat’, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tak terlihat seperti latar belakang budaya pada masanya, nilai sosial yang dijunjung pada masanya, dan lain-lain. Untuk itu, biar kamu bisa jadi ahli sejarah’ atau at least mirip-mirip dengan sejarawan, kamu harus bisa menerapkan konsep berpikir sejarah dalam kehidupan sehari-hari, nih. Secara singkat, konsep berpikir sejarah ada 4, yakni kronologis, periodisasi, diakronis, dan sinkronis. Mau tahu pembahasannya satu per satu? Kuy, langsung simak di bawah ini! Konsep Berpikir Kronologis Secara sempit, kronologi bisa diartikan sebagai urutan waktu kejadian. Untuk itu, konsep berpikir kronologis menuntut kita untuk bisa berpikir secara runtut, teratur, sesuai dengan urutan waktu dan tidak melompat-lompat atau berbalik anakronis. Dengan konsep berpikir kronologis, sejarah bisa memberikan gambaran utuh suatu peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dengan kata lain, kronologi bisa membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa bersejarah sesuai dengan urutan waktunya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Kalau kamu enggak berpikir secara runtut dan berkesinambungan, tentu saja kamu enggak bisa memecahkan masalah atau menemukan solusi yang tepat. Konsep Berpikir Periodisasi Periodisasi adalah pembabakan waktu yang merupakan salah satu bentuk penulisan sejarah guna memahami rangkaian peristiwa sejarah. Catatan periodisasi sifatnya subjektif tergantung terhadap tulisan sejarawan dalam kerangka penulisannya. Menurut Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, periodisasi dibuat berdasarkan derajat integrasi yang pernah dicapai Indonesia pada masa lalu dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang memengaruhi perkembangan budaya, kultur, politik, dan sosial di Indonesia, sehingga kita bisa membuat periodisasi yang bisa dibedakan jadi 2, yaitu pengaruh Hindu dan pengaruh Islam. Biar kamu enggak bingung, berikut ini merupakan contoh periodisasi sejarah Indonesia menurut beberapa tokoh. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo Prasejarah Zaman Kuno 1 Masa kerajaan-kerajaan tertua. 2 Masa Sriwijaya dari abad VII – XIII atau XIV. 3 Masa Majapahit dari abad XIV – XV. Zaman Baru 1 Masa Aceh, Mataram, Makassar/Ternate/Tidore sejak abad XVI. 2 Masa perlawanan terhadap Imperialisme Barat abad XIX. 3 Masa pergerakan nasional abad XX. Masa Republik Indonesia sejak tahun 1945 Mohammad Yamin Zaman Prasejarah sampai tahun 0. Zaman Protosejarah, tahun 0 sampai abad ke-4. Zaman Nasional, dari tahun abad ke-4 sampai abad ke-6. Zaman Internasional, yaitu abad ke-16 sampai kira-kira tahun 1900. Abad Proklamasi mulai kira-kira tahun 1900. de Graaf Dalam buku yang berjudul Geschiedenis van Indonesia tahun 1949, de Graaf menuliskan periodisasi sejarah Indonesia sebagai berikut. Orang Indonesia dan Asia Tenggara sampai 1650 yang meliputi 1 Zaman Hindu; 2 Zaman penyiaran Islam dan berdirinya kerajaan Islam. Bangsa Barat di Indonesia 1511-1800. Orang Indonesia pada zaman VOC 1600-1800. Organisasi VOC di luar Indonesia. Orang Indonesia dalam lingkungan Hindia Belanda sesudah 1800 diakhiri dengan pemerintahan Ratu Wilhelmina. Konsep Berpikir Diakronis Diakronis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni dia dan khronos. Dia punya arti melewati’ atau melintas’, sedangkan khronos artinya perjalanan waktu’. Dengan begitu, kita bisa mendefinisikan diakronis sebagai peristiwa yang dalam prosesnya melewati perjalanan waktu karena subjek dalam sejarah berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Dalam konsep berpikir sejarah, diakronis punya makna terhadap suatu peristiwa dengan cara penelusuran di masa lalu. Sebuah peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, tapi pasti dibarengi dengan peristiwa sebelumnya atau yang kita kenal dengan sifat kausalitas sebab-akibat. Jadi, pola berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadi sebuah peristiwa. Melalui pendekatan diakronis, sejarawan bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan variabel pada sesuatu hingga memungkinkan penyebab sebuah peristiwa yang lahir dari peristiwa sebelumnya untuk ditafsirkan. Misalnya, dalam menjelaskan peristiwa menjelang Sumpah Pemuda, Oktober 1928, harus dijelaskan pula peristiwa-peristiwa yang jadi latar belakangnya. Konsep Berpikir Sinkronis Konsep berpikir yang satu ini ialah memahami sebuah peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya dan lebih memperluas ruang dalam peristiwa tersebut. Cara berpikir sinkronis sangat memengaruhi kelahiran sejarah baru yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial. Pengaruh ini bisa digolongkan dalam 3 jenis, yakni konsep, teori, dan permasalahan. Contoh konsep berpikir sinkronis ialah pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang dijelaskan dengan menggunakan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, dalam mempelajari sejarah, konsep berpikir sinkronis lebih meneliti kepada gejala-gejala yang meluas pada ruang, tapi dalam waktu yang terbatas. Wah, gimana Quipperian, sudah cukup jelas belum pembahasan Quipper Blog mengenai konsep berpikir sejarah di atas? Tenang, kalau masih belum jelas kamu bisa banget kok lanjut belajar bareng Quipper Video. Di sana masih banyak penjelasan lewat video para tutor kece, rangkuman, dan latihan soal berbagai materi mata pelajaran. Mudah-mudahan artikel ini membantu kamu dan sampai jumpa di artikel lainnya, ya! Penulis Serenata

mempelajari sejarah dengan melihat perkembangan politik sebuah kerajaan